Abdullah Rasyid : NJOP Jakarta Di Naikkan, PBB Mengerikan | klikaktifis
LOADING

Type to search

Daerah Ekonomi Nasional

Abdullah Rasyid : NJOP Jakarta Di Naikkan, PBB Mengerikan

mangkubumi 04/12/2018
Share

Klikaktifiis.id –Banyak keluhan dari warga Jakarta tentang mahalnya Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus dibayar, khususnya tahun 2018 yang mengalami kenaikan 100 persen.

“Warga malah menyebutkan bahwa Gubernur yang sekarang (Anies Baswedan) lebih kejam ketimbang Gubernur sebelumnya”, ujar Abdullah Rasyid Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (04/12/2018).

Seperti di ketahui Rini salah satu komentar warga Jakarta Selatan lewat twitternya.

Akun @hotelsyariahJKT: “Pak anis. Kok bpk tega ya naikin PBB di jagakarsa 100%. Ini lebih kejam dari ahok dong. Tlg dirubah kebijaksanaannya itu yg menyusahkan rakyat. Semoga bpk dengar jeritan Rakyatnya. PBB thn 2017 sy bayar PBB Rp 15.945.350 dan Tahun 2018 sy bayar PBB Rp 32.986.215.

Kata Rasyid, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun Anggaran 2019 sudah disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD DKI, pada Jumat (30/11/2018) sebesar Rp.89,08 triliun.

Untuk pendapatan direncanakan Rp.74,77 triliun, dan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.51,12 triliun.

“Apakah angka pendapatan PAD segitu itu akan menyasar PBB mau dinaikkan lagi. Kalau ini sampai terjadi, tentu ini merupakan kebijakan yang kurang bijak, dan perlu dikoreksi ulang, karena tarif PBB 2018 saja, warga masih banyak yang keberatan dan minta dikorksi, terutama PBB untuk rumah tinggal”

“Mengapa, sebab sejak 2014, Pemprov DKI Jakarta telah menggerek kenaikan PBB dengan angka yang mengagetkan, dan bila diakumulasi kenaikannya lebih dari 500 persen”, tegas Rasyid.

Menurut Direktur Sabang Merauke Institute itu, yang paling terkena dampak dari kenaikan PBB ini adalah kelas menengah ke bawah perkotaan, para pensiunan atau mereka-mereka yang tergolong orang kaya lama Jakarta, yang hari ini usianya melampaui usia pensiun atau senior citizens.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengkoreksi, apakah memang perlu menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah-wilayah pemukiman dan wilayah yang tidak tergolong komersial. Sebab kenaikan NJOP otomatis akan mengkatrol kenaikan tagihan nominal PBB.

Selain itu, nilai nominal Objek Tidak Kena Pajak juga perlu dikoreksi, karena selama ini dinilai tidak konsisten. NJOP nya dinaikkan tapi nominal nilai objek tidak kena pajak tetap Rp.15 juta. Logikanya nominal objek tidak kena pajak juga harus dinaikkan sejalan dengan kenaikan NJOP, papar Rasyid.

“Dalam hal kebijakan menaikkan pajak parkir gedung, pajak penggunaan air tanah dengan debit tertentu, silahkan saja, karena masyarakat masih punya alternatif pilihan, tapi soal tagihan PBB rumah tinggal khususnya, tak ada pilihan yang bisa dipilih, langkahnya hanya satu, bayar”, tutup caleg PD nomor urut 4 Dapil Jakarta Pusat, Selatan dan luar negeri itu.****

 

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *