Aminullah : Bubarkan Wadah Pegawai KPK | klikaktifis
LOADING

Type to search

Hukum

Aminullah : Bubarkan Wadah Pegawai KPK

mangkubumi 13/09/2019
Share

Klikaktifis.id – Untuk kesekian kalinya Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) kembali turun ke jalan. Ratusan masa pemuda dan mahasiswa ini menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9/2019). Mereka mendesak agar Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) di bubarkan karena di gunakan sebagai alat politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.

Masa dari kesatria nusantara kembali hadir seperti aksi-aksi sebelumnya seperti Si Buta Dari Goa Hantu, Wiro Sableng, Gatot Kaca dll. Mereka juga mebagi-bagikan bunga kepada warga yang melintas sebagai wujud dukungan pada revisi UU KPK.

“WP KPK harusnya profesional mewadahi pegawai sesuai tupoksinya tapi pada prakteknya malah di gunakan untuk politisasi kepentingan tertentu di internal KPK dan kadang di gunakan sebagai alat politik yang punya skema sendiri yang berlawanan dengan pimpinan KPK. Pak Alexander Marwata saja bilang WP KPK begitu berkuasa, ga bener ini. WP nanti dalam revisi UU KPK harus kembali menginduk ke KORPRI sebagai wadah ASN”, sebut Aminullah Siagian Koordinator Aksi MPD di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menurut Amin sapaan akrabnya, MPD mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung DPR RI dan Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan di bahas DPR dan pemerintah nanti

Bahwa dukungan terhadap Revisi UU KPK adalah bentuk memperkuat serta memberi jaminan kepastian hukum pada setiap aspek tindakan KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas dari tindak kejahatan Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Agar terwujudnya Indonesia bebas dari tindak kejahatan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), tegas Amin.

Amin juga mengapresiasi DPR RI yang telah menyelesaikan proses pemilihan Pimpinan KPK yang baru termasuk terpilihnya Irjend Firli Bahuri sebagai ketua KPK dengan baik.

“Kami meminta kepada pimpinan KPK yang baru agar membubarkan WP KPK karena berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu dan menjadi alat politisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi”, pungkas Amin.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *