BEM PTM Minta PERPPU OPSI UTAMA & TAWARKAN ALTERNATIF POLEMIK KPK | klikaktifis
LOADING

Type to search

Politik

BEM PTM Minta PERPPU OPSI UTAMA & TAWARKAN ALTERNATIF POLEMIK KPK

mangkubumi 09/10/2019
Share

Klikaktifis.id – Polemik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hendaknya segera diselesaikan, pemerintah dan DPR harus serius menyelesaikan polemik ini, jika dibiarkan berlarut – larut maka semangat pemberantasan korupsi akan mengalami perlambatan, untuk dapat membatalkan revisi UU KPK, pemerintah dan DPR dapat mengambil langkah konstitusional yang lain, diantaranya yaitu dengan perpu, legislative review dan juga judicial review.

Perpu diharapkan menjadi solusi utama, Opsi lain misalnya legislative review dapat dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk merubah ketentuan – ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK, langkah legislative review menjadi pilihan bijak dan sangat terbuka luas ruang untuk  keterlibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi.

Arif Rachman Hakim presiden mahasiswa UHAMKA Sekretaris Jendral BEM PTM Se-Indonesia mengatakan “kami melihat tanggapan dari masyarakat begitu kuat untuk presiden mengeluarkan perppu sebagai upaya mengganti uu kpk. Maka itu beranjak dari suatu yang organik dan hasil dari kajian-kajian kami bem ptm meminta Presiden dapat mengeluarkan perpu sebagai solusi bijak sebagai upaya untuk terus menguatkan KPK.”

Ardhy presiden mahasiswa um pare-pare juga mengatakan “presiden haruslah dapat mencermati dengan seksama apa yang diinginkan rakyat mengenai jalan penguatan pemberantasan korupsi agar presiden mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa dirinya benar-benar serius memberantas korupsi”

Aziz presiden mahasiswa UMM mengatakan “selain perppu para wakil Rakyat dapat melakukan Legislatif Review, agar polemik ini segera berakhir. Di proses legislative review nanti, UU KPK akan dibahas ulang dengan prosedur pembutan UU seperti biasa, ruang dialog akan terbuka untuk mencari format pemberantasan korupsi yang ideal, selain itu, dengan keanggotaan DPR RI yang baru, maka legislative review revisi UU KPK dapat dilakukan dengan didasarkan pada aspirasi yang berkembang”,

Opsi selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu judicial review. Mekanisme ini dapat ditempuh di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan pengujian secara materiil (Uji materi) maupun formil (uji formil) terhadap norma hukum didalam Perubahan UU KPK yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional dan bertentangan dengan UU NRI 1945.

Agung maulana presiden mahasiswa um sukabumi “Judicial review juga merupakan langkah konstitusional yang juga dapat dilakukan untuk membatalkan revisi UU KPK, tetapi MK haruslah melakukan proses judicial review secara transparan, bertanggung jawab dan didasarkan pada ketentuan  perundang – Undangan”.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *