Gatot Kaca, Hanoman, Gundala Hingga Wiro Sableng Dukung Presiden Setujui Revisi UU KPK | klikaktifis
LOADING

Type to search

Nasional

Gatot Kaca, Hanoman, Gundala Hingga Wiro Sableng Dukung Presiden Setujui Revisi UU KPK

mangkubumi 11/09/2019
Share

Klikaktifis.id – Ratusan masa pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) kembali menggelar aksi masa. Kini MPD menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Dalam aksi ini para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal budaya nusantara dengan memakai pakaian tokoh wayang Hanoman, Gatot Kaca. Ada juga tokoh cerita silat Si Buta Dari Goa Hantu, Wiro Sableng pendekar kapak maut naga geni 212 dan ada lagi Gundala Putra Petir seperti dalam film laga Indonesia uang sedang tayang di bioskop.

MPD dalam aksi ini mendukung Presiden Joko Widodo untuk menyetujui revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR RI untuk di bahas bersama-sama menjadi UU KPK yang baru untuk memperkuat kelembagaan KPK melalui lembaga pengawas KPK. Lembaga pengawas KPK juga perlu memastikan bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam menyelesaikan kasus dan tidak boleh diintervensi.

“Kami juga memberi dukungan kepada Presiden untuk setujui revisi UU KPK karena revisi ini menambah kewenangan dari KPK yaitu untuk melakukan eksekutorial atas penetapan pengadilan atau putusan Hakim”, ujar Muhamad Zulfikar Koordinator MPD di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Menurut Zulfikar, UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 ayat 1 huruf a yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

Namun terkait penyadapan juga ada juga aturan yang mengaturnya yaitu UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan illegal, hal ini diperkuat 

juga dalam pasal 56 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penyadapan dapat dikenai ancaman pidana adalah 15 tahun penjara. Kemudian di dalam Pasal 31 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 mengatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. 

“Ini menyatakan bahwa penyadapan adalah merusak hak-hak pribadi dan privasi warga Negara Indonesia, terutama yang dilakukan  oleh KPK”, ujar Zulfikar.

Selain itu kata pria yang biasa di panggil Mat Peci itu menegaskan, hal lainnya adalah terkait Operasi Tangkap Tangan atau OTT. OTT adalah salah satu tindakan keliru dari KPK yang digunakan untuk menjerat koruptor. Ini dikarenakan di dalam pasal 1 ayat 9 KUHAP mengatakan bahwa  tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan 

segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, pungkas Mat Peci.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *