GMNI Desak Gub. Kaltim Berikan Sanksi Perusahaan Tambang Di Samarinda | klikaktifis
LOADING

Type to search

Daerah

GMNI Desak Gub. Kaltim Berikan Sanksi Perusahaan Tambang Di Samarinda

mangkubumi 03/06/2019
Share

Klikaktifis.idDPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) desak Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) bertanggung jawab atas banyaknya korban akibat bekas galian tambang di Samarinda.

Baru-baru ini, tepatnya pada Rabu, 29 Mei 2019, datang kembali kabar duka dari salah satu wilayah Indonesia. Telah kembali memakan korban, lubang bekas galian tambang batubara di Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang anak bernama Natasya Aprilia Dewi, yang menggenapi jumlah korban tewas anak menjadi 34 korban jiwa.

Persoalan dampak tambang tersebut harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah selaku yang berwenang memberi Ijin dan legalisasi serta oleh Perusahaan atau korporasi selaku pengelola.

Mukhammad Hykhal Shokat Ali Ketua Bidang Reforma Agraria dan Tata Ruang Dewan Pimpinan Pusat GMNI mengatakan, dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus, mengingat banyaknya berjatuhan korban jiwa terutama anak-anak sebagai penerus bangsa. 

“Gubernur Kalimantan Timur selaku pemangku wewenang harus segera mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam menangani kasus tersebut dan sangat tidak dapat diterima jika Gubernur memilih tidak bertindak seperti sebelum-sebelumya”, kata Mukhammad Hykhal Shokat Ali Ketua Bidang Reforma Agraria dan Tata Ruang Dewan Pimpinan Pusat GMNI di Jakarta Senin (3/6).

Hykhal menyebutkan, Sanksi atas jatuhnya korban industri ekstraktif bukan tanpa dasar. Pemerintah dapat memberika dua ancaman sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi administratif yaitu dengan pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini menjadi kewenangan Gubernur. Hal ini mengacu pada PP no.78 tahun 2010 pasal 19-21 bahwa paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan pertambangan wajib direklamasi. Kemudian dengan sanksi pidana yang dapat dilaksanakan oleh aparat Kepolisian. 

Pertama, Pada kasus ini pihak perusahaan dapat di jatuhi sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan tidak melaksanakan reklamasi pasca pertambangan sehingga meninggalkan wilayah terdampak berupa lubang bekas galian yang membahayakan masyarakat.

Selanjutnya, dapat pula tuntut dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Hal ini mengacu pada kelalaian dikarenakan kewajiban reklamasi yang tidak dilakukan, sehingga lubang yang ditinggalkan menelan korban jiwa. Kemudian mengacu pada tidak adanya pemasangan rambu tanda bahaya dan pagar pembatas sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri dalam Peraturan Pertambangan Dan Energi Nomor: 555.K/26/M.PE/1995″,

Selain itu, menurut Hykal akibat kelalaian Pemda atas ruang gerak industri tambang di Samarinda Gubernur Kalimantan Timur dapat di jerat dengan Pidana berdasarkan Pasal 112 UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian, M. Hykhal menyampaikan bahwa agar ikut sertanya seluruh elemen masyarakat dalam pengawalan kegiatan pertambangan dan mendesak pemerintah dan aparat yang berwenang untuk segera menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan dan kasus-kasus yang timbul akibat berjalanya industri pertambangan di seluruh wilayah di Indonesia.-tutupnya.**

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *