Impor Lambhorgini Bodong Tak Sesuai Permenkeu 178/2017 | klikaktifis
LOADING

Type to search

Ekonomi

Impor Lambhorgini Bodong Tak Sesuai Permenkeu 178/2017

mangkubumi 22/04/2019
Share

Klikaktifis.id – Sekertaris Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Sutikno meminta agar pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Bea  ukai dan Direktur Penindakan Bea Cukai transparan terkait rencana import barang mewah yang diberikan ke salah satu perusahaan swasta bernama PT. Kreasi Lancar Orientasi Prima (KLOP) untuk keperluan event pameran.

Hal tersebut disampaikan Sutikno saat pihaknya mengetahui adanya dugaan kejanggalan dalam rencana import barang mewah yang diadakan pihak Kemenkeu sebagaimana keterangannya pada redaksi di Surabaya, Senin (22/4/2019).

Menurut Tikno sapaan akrabnya, peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 178/2017 tentang impor sementara khususnya di pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa impor sementara dapat dilakukan untuk keperluan pameran atau pekan raya yang dipamerkan selain ditempat penyelenggara pameran berikat.

“Sementara di Pasal 4 ayat  3 menyatakan  bahwa barang yang dapat impor adalah: 1.mesin dan peralatan untuk kepentingan  produksi atau pengerjaan proyek insfrastruktur. 2.barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan. 3.barang yang digunakan untuk pengujian dan pengetesan,” ungkapnya.

Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang dimiliki pihaknya bahwa pengadaan impor barang mewah tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat Permenkeu nomor 178 Tahun 2017 Khususnya di pasal 4 ayat 3.

“Dalam daftar yang dikumpulkan FKMS,  PT Kreasi Lancar Orientasi Prima mengajukan impor untuk pameran. Lantas apakah mobil-mobil mewah itu masuk kriteria pasal 4 ayat 3 Permenkeu 178/2017?” Tukas Tikno.

Selain itu kata dia, jelas import Lambhorguni itu tak masuk kriteria permenkeu, mobil mewah tidak ada kaitan untuk produksi apapun atau pekerjaan infrastruktur. Bukan barang/alat yang digunakan untuk perbaikan,  juga bukan barang untuk pengujian atau pengetesan. Mungkin aja untuk mengetes apakah tol yang baru dibangun pas untuk mobil mewah. Pihaknya menduga barang-barang mewah yang akan di impor itu tidak melalui prosedur yang benar.

“Selain tidak dikenakan bea masuk juga tidak dikenakan pajak barang mewah yang nilainya bisa mencapai 190℅. Jika harga mobil mewah di pasaran Indonesia itu Rp. 9 milyar maka bisa dipastikan pajaknya sebesar Rp. 9 milyar – (Rp 9/2, 9) = Rp. 5,87 milyar.  Jadi minimal tiap unit kerugian negara ada Rp. 5,87 milyar,” bebernya.

Saat ditanya apakah pihaknya memiliki data terkait tempat perhelatan pameran tersebut dilaksanakan. “Terkait lokasi pameran, kami menduga fiktif dan ini menjadi awal investigasi kami”, pungkas Tikno.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *