Konflik HMI, Saddam Al Jihad & Adagium Minyak, Air Itu 'Sepupuan' | klikaktifis
LOADING

Type to search

Umum

Konflik HMI, Saddam Al Jihad & Adagium Minyak, Air Itu ‘Sepupuan’

mangkubumi 15/01/2019
Share

Liputan Khusus (Lipsus)

KLIKAKTIFIS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi berbasis masa mahasiswa Islam tertua yang berdiri paska kemerdekaan. HMI berdiri sejak 5 Februari 1947 M dengan 2 tujuan utama awal berdiri yakni Ikut Mempertahankan Kemerdekaan dan Menegakan Ajaran Islam Sebagai Sebuah Nilai Dalam Kehidupan Berbangsa. 

Nilai-nilai luhur Islam itu di terjemahkan dalam 2 frame sikap HMI yaitu Nilai KeIslaman dan KeIndonesian sebagai satu kesatuan yang melekat dalam kultur dan Budaya bangsa.

Dalam perjalanan sejarah HMI kekinian sejak awal reformasi, dinamika organisasi (red ; konflik) di internal HMI sangat tinggi, latar belakang mahasiswa Islam yang hoterogen (beragam) sangat mempengaruhi dinamisasi perjalanan HMI

“Hanya di HMI, mahasiswa dengan ‘background’ NU, Muhammadiyah, Masyumi, Persis, Perti dll bisa duduk ‘ngopi bareng santai’ sambil diskusi tanpa konflik,” sebut anak-anak HMI di kampus-kampus.

Konflik Internal

Konflik Internal (dualisme) kepengurusan bukan hal baru di HMI, dalam sejarahnya paska reformasi pada tahun 2002 muncul Ketum kembar (Khalis Malik & Mukhlis Tapitapi), 2004 (Hasanuddin & Syahmud Ngabalin), 2012 (Noer Fajriensyah, Titan & Basdo) dan terkini tahun 2019 gejala perpecahan kembali muncul setelah Majelis Pengawas & Konsultasi (MPK) PB HMI merekomendasikan pemecatan Saddam Al Jihad sebagai Ketua Umum.

MPK mengaku telah menerima surat gugatan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad. Gugatan itu dilayangkan oleh 65 fungsionaris PB HMI, 3 Badko dan lebih dari 14 cabang. Gugatan tentang kasus asusila dan rangkap jabatan atau cacat administrasi & konstitusional SK Reshufle,” terang Ketua Komisi Internal MPK PB HMI Rahmat Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (01/01/2019).

Menurut Fikri, berkas gugatan itu sudah diverifikasi dan layak untuk dibawa ke Sidang MPK PB HMI. Sesuai mekanisme pengajuan gugatan di MPK, maka paling lambat 7 hari harus sudah disidangkan.

Sidang pun menghasilkan sejumlah putusan sela. Di antaranya, memanggil pihak penggugat untuk dimintai keterangan pada Sabtu (05/01/2019). Selain itu, juga melayangkan panggilan kedua kepada Saddam Al Jihad untuk datang di hari yang sama.

“Tujuannya, untuk mengklarifikasi perkara konstitusi yang masuk dan ketika panggilan kedua tidak diindahkan MPK PB HMI akan melakukan langkah-langkah konstitusional sesuai kewenangan yang dimiliki,” tegasnya. Dalam putusan sela tersebut, MPK HMI juga akan membahas Surat Keputusan Reshufle PB HMI yang diduga cacat administrasi & konstitusional.

Setelah itu, Hasil Sidang MPK PB HMI  tertanggal 3 Jumadil Awal 1440 H/10 Januari 2019 yang di setujui oleh 9 orang anggota MPK antara lain Bebeng Ahyani, Ridwan Laode Bona, Rahmat Fikri, Titan Sugiana, Abdul Azis Udin, Muzakir, Jailani Paranddy, Bambang Pria Kusuma, Fuadul Aufa, Awamsyah dan Rendra Bagas mengeluarkan keputusan resmi MPK antara lain

Pertama, Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa saudara R. Sadam Al Jihad Atau Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020 bersalah (Red : dalam kasus yang di laporkan sejumlah Fungsionaris PB HMI, Badko & Cabang HMI)

Kedua, memberhentikan Saudara R. Sadam Al Jihad sebagai Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020. 

Ketiga, Menginstruksikan Kepada PB HMI untuk melaksanakan Rapat Harian untuk menunjuk secara langsung Pejabat Sementara Ketua Umum PB HMI sesuai AD/ART HMI. 

Tiga putusan itu di beri penomoran tersendiri dalam Surat Keputusan (SK) yang di keluarkan oleh Anggota MPK PB HMI.

Keputusan MPK ini tidak bulat, dari 15 anggota MPK PB HMI, sementara 6 orang lainnya tidak memberi tanda tangan pada keputusan tersebut termasuk Koordinator MPK Muhamad Syafi’i.
Syafi’i menyatakan bahwa itu tidak benar dikarenakan saya selaku Koordinator tidak pernah mengundang MPK PB HMI untuk melakukan sidang MPK. 

“Saya selaku Koordinator MPK mengundang Ketua Umum PB HMI pada tanggal 26 Desember 2018 untuk hadir disidang MPK untuk diminta keterangan dan pada tanggal 5 Januari 2019 MPK PB HMI melakukan Sidang dengan mengudang Ketua Umum PB HMI Saudara R. Saddam Aljihad, Sekjend PB HMI Saudari Naila dan Saudara Robby Sahri Cs untuk dimintai keterangan terkait dengan gugatan yang masuk ke MPK”. Safi’i di Jakarta, Jumat (11/01/2).

Menurut Syafi’i, diluar dari tanggal tersebut saya selaku Koordinator MPK tidak pernah mengundang untuk melakukan sidang MPK, apabila ada mengatasnamakan Sidang MPK tanpa sepengetahuan dan dihadiri oleh Koordinator MPK maka Sidang tersebut tidak sah dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ART HMI yang mengatur tentang struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPK.

“Sebagai koordinator MPK menyarankan kepada ssaudara ketua Umum PB HMI R Sadam Aljihad untuk tetap menjalankan aktfitas organisasi dan soal MPK akan diselesaikan secara internal di MPK PB HMI”, tegas Syafi’i.

Hal ini kemudian di amini oleh Ketua Umum PB HMI 1971 – 1973 Akbar Tanjung. Kata Bang Akbar sapaan akrabnya, MPK memecat ketua umum PB HMI, Saddam Al Jihad telah melanggar anggaran dasar organisasi. Karena keputusan memecat Saddam, seharusnya memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

“Saddam itu adalah ketum PB HMI hasil Kongres, kalau seandainya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh katakanlah tokoh-tokoh HMI atau kader-kader HMI melalui suatu mekanisme yang tidak diatur dalam AD/ART berkaitan dengan soal posisi ketua umum PB HMI, tentu bisa dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai,” ujar Akbar.

Untuk perimbangan pemberitaan, redaksi klikaktifis.id mencoba menelusuri pasal-pasal dalam konstitusi HMI soal MPK PB HMI yang menjadi polemik dalam kasus ini dengan mencoba menghubungi MPK PBHMI. 

Menurut sumber redaksi dengan inisial anonim itu, sebenarnya MPK PB HMI enggan berpolemik di media masa karena menyangkut nama baik atau aib orang lain. 

“Dalam Islam tegas melarang mengumbar aib orang lain sehingga jadi ghibah atau perbincangan publik. Kami tak enak juga apalagi senior sekelas bang Akbar, nanti kami akan mendatangi langsung beliau untuk menjelaskan duduk perkaranya”

“Termasuk pasal-pasal yang menjadi perdebatan karena MPK ini lembaga baru hadir pada keputusan kongres 2006 di Makasar hingga mungkin masih rancu dengan pengertian Majelis pekerja kongres dalam konstitusi HMI sebelum 2006”, tegas narsum redaksi itu.


Ia menjelaskan, pasal 43 ART HMI yang di sampaikan Safi’i (koord. MPK) memang benar namun ada lanjutan pasal tersebut yaitu dalam Bab IV ayat c menyatakan sidang MPK PB HMI di pimpin oleh koordinator MPK dan jika koordinator berhalangan maka pimpinan sidang di pimpin oleh peserta sidang.

Selanjutnya dalam Bab V pasal 9 tentang Quorum di sebutkan di ayat a, sidang anggota MPK setidaknya di hadiri oleh 2/3 anggota MPK dan di ayat b, bila tak terpenuhi maka sidang di tunda selama 1×24 jam setelah itu forum di anggap syah.

Kemudian di bab VI tentang pengambilan keputusan pasal 10 menjelaskan keputusan di ambil dengan musyawarah mufakat jika tak terpenuhi maka di ambil dengan suara terbanyak (50+1), tegasnya.

“Jadi MPK itu hadir sebagai penafsir pasal-pasal atas sengketa tafsir konstitusi di HMI mirip-mirip MK (Mahkamah Konstitusi) lah gitu.  Nah keputusan MPK itu sifatnya final dan mengikat hanya saja eksekusi kebijakan atas putusan MPK itu wajib di tindak lanjuti oleh fungsionaris PB HMI dengan mekanisme pengambilan keputusan secara internal sesuai aturan organisasi”, tegas dia.

Menurut narsum redaksi ini, SK kepengurusan PB HMI saat ini ada 2 SK, penomoran SK resuflle oleh saddam dengan penomoran ‘istimewa’ saat resuflle itu tak di kenal di HMI dalam masa jabatan sedang berlangsung. 

“Nah itu yang di batalkan oleh MPK hingga kembali pada SK yang lama dengan ketum Saddam dan Sekjen Arya. Kepengurusan SK lama inilah yang akan mengeksekusi putusan MPK. Saya dengar Selasa malam (15/01) ini ya eksekusi itu di lakukan dalam rapat harian PB HMI”, sebutnya.

Dinamika internal HMI ini terus berlangsung cepat, terbaru dalam Rapat harian PB HMI periode 2018-2020 yang di gelar di sekretariat PB HMI pada Senin 14 Januari 2019 kemarin, telah melahirkan beberapa keputusan yang dipandang penting untuk menjadi konstentrasi PB HMI kedepannya.

Keputusan yang di lahirkan merekomendasikan beberapa diantaranya yakni penertiban kepengurusan, mensuport agenda milad HMI di Makasar serta mempercepat pelaksanaan kongres ke XXXI.

Fauzi Marasabessy Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) PB HMI periode 2018-2020 menjelaskan bahwa selain penertiban pengurus ada juga beberapa agenda yang menjadi rekomendasi organisasi berdasarkan hasil rapat harian, yaitu pelaksanaan Milad di Makasar dan mendorong percepatan kongres ke XXXI.

“Percepatan kongres ini kami akan membentuk tim khusus yang langsung di SK-kan oleh Ketua Umum untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab memverifikasi dan mengidentifikasi tempat yang layak menjadi arena kongres HMI ke XXXI”, Tambah Fauzi.

HMI di kenal sebagai organisasi kepemudaaan (OKP) yang sangat tinggi dinamikanya (red : rentan konflik) sekaligus jago membangun konsensus di ujung sebagai resolusi konflik sehingga adagium Air dan Minyak itu ‘sepupuan’ di HMI itu sepertinya benar adanya. Semua bisa kembali bersatu paska konflik sehebat apapun itu.****

Source : lipsus redaksi klikaktifis.id

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *