MPD : KPK Perlu Lembaga Pengawas | klikaktifis
LOADING

Type to search

Umum

MPD : KPK Perlu Lembaga Pengawas

mangkubumi 09/09/2019
Share

Klikaktifis.id – Ratusan masa pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi teatrikal dan budaya di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Senin (9/10/2019).

Sebagaian pemuda dan mahasiswa datang dengan memakai pakaian adat dari berbagai daerah se nusantara. Mereka membagi-bagikan bunga kepada warga yang melintas sebagai simbol mengajak warga untuk cinta dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara mendukung revisi UU KPK yang di usulkan DPR RI untuk memperkuat kerja KPK memberantas korupsi.

Dalam aksi ini Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) memberi dukungan kepada DPR RI yang sedang melakukan proses revisi UU KPK, mendorong Presiden dan DPR RI untuk segera sahkan revisi UU KPK, memberi dukungan kepada rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK serta nendukung DPR untuk segera melakukan pemilihan calon pimpinan KPK.

Yulius Carlos koordinator aksi Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mengatakan, beberapa hal yang menjadi sorotan yaitu proses penyadapan yang dimana diatur di dalam UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 ayat 1 huruf a yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Namun terkait penyadapan juga ada juga aturan yang mengaturnya yaitu UU nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 11/2008 tentang ITE pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan illegal, hal ini diperkuat juga dalam pasal 56 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penyadapan dapatdikenai ancaman pidana adalah 15 tahun penjara, sebut Carlos di sela-sela aksi di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Selain itu ujar Carlos, di dalam pasal 31 ayat (1) UU Nomor 19/2016 mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ini menyatakan bahwa penyadapan adalah merusak hak-hak pribadi dan privasi warga Negara Indonesia, terutama yang dilakukan oleh KPK.

“Revisi UU KPK adalah langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyadapan. Revisi akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia”, tegasnya.

Menurut Carlos, terkait operasi tangkap tangan (OTT ) yang dilakukan KPK adalah OTT yang belum sempurna sehingga  menimbulkan perdebatan Beberapa kali KPK digugat di praperadilan dan ada beberapa tersangka koruptor yang dapat lepas karena proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK tidak sempurna dan selalu terburu-buru.

Oleh karena itu draft revisi Undang-Undang KPK memberi masukan perlu adanya lembaga pengawas KPK agar kinerja lembaga KPK sesuai dengan aturan UU. Lembaga pengawas KPK juga perlu memastikan bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam menyelesaikan kasus dan tidak boleh diintervensi.

“Kami memandang perlu ada pembaharuan sistem melalui perubahan pimpinan KPK, sehingga kami mendorong dan mendukung DPR RI untuk segera melakukan pemilihan calon pimpinan KPK. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mendukung DPR RI yang sedang memproses revisi UU KPK, karena telah terbangun opini bahwa revisi UU KPK ini membuat  KPK menjadi lemah, namun pada kenyatannya tidak, karena revisi UU KPK adalah obat untuk menyelesaikan penyakit-penyakit di dalam tubuh KPK”, pungkasnya.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *