PAO PBHMI : Penunjukan Arya Liar & Inkonstitusional | klikaktifis
LOADING

Type to search

Umum

PAO PBHMI : Penunjukan Arya Liar & Inkonstitusional

mangkubumi 02/02/2019
Share

Foto : Fauzi Marasabessy, Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) PB HMI (Kanan)

Klikaktifis.id – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menanggapi hasil rapat harian yang telah melantik Arya Kharisma Ardy sebagai Pj. Ketua Umum PB HMI.

Fauzi Marasabessy, Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) PB HMI mengatakan bahwa konflik ini terjadi akibat tidak terakomodirnya beberapa pengurus di struktur terbaru PB HMI hasil reshuffle.

“Ini kelompok yang tidak puas dengan hasil reshuffle, makanya mereka membuat PB HMI tandingan melalui rapat harian. Jelas ini barisan sakit hati karena kecewa dengan SK terbaru yang diterbitkan oleh Ketum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad,” ujar Fauzi di Jakarta, Sabtu (02/02/2018) di kutip telusur.co.id.

Menurut Fauzi, organisasi ini dibentuk berdasarkan tafsir konstitusi dan bukan dengan tafsir politik. Hal ini juga berpotensi akan merusak marwah PB HMI kedepan.

“Hal semacam ini tidak bisa dibenarkan dalam membangun sebuah organisasi. Kita harus bersandar pada konstitusi. Karena penunjukan saudara Arya dapat dibilang liar dan inskonstitusional,” ungkapnya.

Mantan Ketua Pelaksana Nasional Kongres HMI ke XXX tersebut menyampaikan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik ini mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan kelompoknya, demi menjaga soliditas dan kondusifitas organisasi PB HMI.

“Saya yakin isu PB HMI tandingan ini hanya sesaat saja, dan yang paling saya khawatirkan ada pihak-pihak eksternal yang dengan sengaja memanfaatkan kelompok tersebut menjadi bancakan politik di tahun 2019,” tegasnya.

Dia mengingatkan kepada Badko, Cabang, Korkom dan Komisariat di seluruh Indonesia agar tetap fokus dengan program kerja yang telah dicanangkan.

“Saya ingin seluruh komponen struktur di bawah PB HMI untuk fokus dengan agenda masing-masing. Jangan terpancing dengan isu perpecahan di PB HMI. Intinya Ketua Umum PB HMI mandataris kongres hanya ada satu, Respiratori Saddam Al Jihad,” cetusnya.

Di ketahui sebelumnya, Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) mengukuhkan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum PB HMI.

Pengukuhan dilakukan dalam rapat harian yang diselenggarakan di sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung Nomor 25 A, Jakarta, Jum’at petang, (01/02/2019) di lansir rmol.

“Melalui mekanisme musyawarah mufakat telah memutuskan saudara Arya Kharisma Hardy sebagai pejabat ketua umum,” ucap  Arimin pimpinan rapat harian PB HMI .  

Menurut Wasekjen Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) itu, rapat harian dengan agenda pemilihan sekaligus pengambilan sumpah Pj Ketua Umum PB HMI selesai. Arya Kharisma Hardy ditetapkan sebagai Pj ketua umum periode 2018-2020 menggantikan Ketua Umum Saddam Al Jihad hasil kongres XXX di Ambon Februari tahun lalu.

Perwakilan dari MPK hadir  Fuadhul Aufa dan Abdul Azis Udin mewakili MPK PB HMI, menitipkan pesan agar Pj ketum menjaga marwah HMI dalam menjalankan roda organisasi.

“Kepada saudara Pj Ketua Umum, kami berpesan, agar menjaga marwah HMI dalam menjalankan roda organisasi,” ujar Aufa.

Sementara Arya Kharisma Pj. Ketua Umum PB HMI mengatakan, terimakasih atas amanah yang telah diberikan. “Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan seluruh kader HMI, mari menatap kedepan, mari kita sama-sama perbaiki himpunan yang kita cintai”, sebut Arya.

Di ketahui, MPK PB HMI sebelumnya memberhentikan Respiratory Saddam Al Jihad dari jabatan Ketua Umum PB HMI. Hal tersebut tertera dalam Surat Keputusan MPK PB HMI Nomor : 08/KPTS/A/03/1440 H tertanggal 10 Januari 2019.

Rapat MPK PB HMI memutuskan Saddam Al Jihad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang laporkan oleh 65 pengurus PBHMI, 3 Badan Koordinasi HMI dan belasan Pengurus Cabang Se Indonesia.

Sementara itu kubu Saddam Al Jihad tetap bertahan bahwa keputusan MPK PB HMI melanggar AD/ART. Dalam rapat harian PB HMI kubu Saddam tanggal 10 Januari 2019 menegaskan untuk menertibkan aparat pengurus PB HMI yang di anggap ‘mbalelo’ dan menetapkan Kongres HMI di percepat serta mempersiapkan Milad HMI di Makasar.

Hal ini di dukung oleh Ketua MPK PB HMI M. Syafi’i yang menegaskan, keputusan MPK PB HMI melanggar AD/ART karena dirinya tak hadir saat pengambilan keputusan pemecatan Saddam dan menghimbau Saddam agar tetap melaksanakan fungsi ketua umum PB HMI. 

Dukunganpun datang dari ketua umum PB HMI 1971 – 1973 Akbar Tanjung. Menurut bang Akbar sapaan akrabnya, Saddam terpilih dari hasil kongres sehingga keputusan pemberhentian Saddam melanggar AD/ART. Selain itu Bang Akbar menyatakan tak percaya dengan foto-foto yang di tunjukan padanya soal Saddam.

Kini kepengurusan PB HMI terbelah dua, masing-masing memiliki pendukung sampai ke daerah-daerah. Informasi yang di himpun redaksi, pengurus cabang yang mau menggelar pelantikan terpaksa mengajukan SK kepada dua kubu.  Sedangkan Arya sendiri pernah melantik pengurus Badko HMI Sulselbar akhir Januari 2019 lalu.****

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *