PPMI Minta Naikkan Status Bupati Lahat Jadi Tersangka | klikaktifis
LOADING

Type to search

Hukum

PPMI Minta Naikkan Status Bupati Lahat Jadi Tersangka

mangkubumi 04/09/2019
Share

Klikaktifis.id – Ketua DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumatra Selatan Charma Afrianto meminta penegak hukum jangan tutup telinga terkait kasus dugaan Ijazah palsu Cik Ujang Bupati Lahat Sumatra Selatan yang kini sedang viral di Sumsel khususnya kabupaten Lahat. 

“Bareskrim Polri harus segera menetapkan Cik Ujang sebagai tersangka dan segera menaikan kasus ini P21 karena bukti-bukti hasil investigasi lembaga yang berwenang (Kemenristekdikti) sudah sangat kuat”, sebut Charma dalam keterangannya yang di terima redaksi, Kamis (5/9/2019).

Foto : Poster KAMPAK Saat Menggelar Aksi Di Kemenristekdikti RI 1 & 23 Agustus 2019

Menurut Charma, dunia pendidikan itu sakral dan tidak boleh terciderai oleh kasus seperti ini bagaimana peradaban suatu bangsa akan semakin membaik jika ada pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk generasi penerus bangsa yaitu rakyatnya sendiri.

“Mana lagi saya lihat diam nya bupati Lahat Cik Ujang membuat kami yakin ada sesuatu yang disembunyikan, terlebih kasus ini sudah berlarut – larut dan menjadi buah bibir masyarakat Sumatera selatan. Gelombang perjuangan pun sudah banyak di suarakan tak terkecuali pemuda dan mahasiswa yang sudah banyak menuntut keadilan soal kasus Cik Ujang ini”, tegas Charma.

Mabes Polri harus segera menindak tegas segara usut tuntas perkara dugaan ijazah palsu ini. “Saya mewakili PPMI Sumsel menunggu apa tindakan selanjutnya yang akan di lakukan Mabes Polri terhadap kasus dugaan ijazah palsu ini dan jika tidak ada tindakan cepat maka saya akan siap untuk ikut turun kejalan”.

“Kami juga himbau Cik Ujang agar pihak-pihak yang di anggap mencemarkan nama baiknya agar di laporkan balik jika merasa tak bersalah biar fair dan adil bagi warga Lahat”, tegas Charma.

Seperti di ketahui, Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) melaporkan Cik Ujang ke Mabes Polri pada 20 Maret 2019 dengan pasal pemalsuan dokumen (Ijazah Palsu) dalam UU Sisdiknas 2003. Mabes Polri telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa Cik Ujang pada 4 April 2019 di Lahat.

Sementara itu Bupati Lahat Cik Ujang mengatakan, tuduhan ijazah palsu kepadanya tidak benar adanya. “Silakan di cek ke dikti, nomor induk mahasiswa berapa, daftar kuliahnya kapan, wisudanya kapan, nomor ijazahnya berapa semuanya lengkap ada di internet, silakan di cek ini hanya karena persoalan Pilkada lalu, ada yang tidak senang dengan pak Bupati, ada yang sakit hati dengan pak Bupati sehingga mencari cari persoalan”, sebut Cik Ujang seperti di lansir stasiun berita tv innews Sumsel di Lahad, Selasa (3/9/2019).

Kemudian Koalisi Mahasiswa/Pemuda Peduli Integritas Kampus (KAMPAK) menggelar aksi pada 1 & 23 Agustus 2019 di Kemenristekdikti RI meminta Kemeristekdikti mengusut dugaan ijazah palsu Cik Ujang. Hasil pemeriksaan tim ristekdikti ke Universitas Sjakhyakirti Palembang pada 9 – 11 Agustus 2019 di temukan antara lain.

Skripsi dan absensi mahasiswa atas nama Cik Ujang tidak di temukan (hilang) oleh pihak kampus. Kemudian nomor seri ijazah yang semula 000 di web database mahasiwa di Kemenristekdikti di rubah atas persetujuan rektor di depan penyidik Bareskrim pada 4 April 2019.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *