Tak Ada Capeknya, Massa MPD Aksi Tuntut WP KPK Di Bubarkan | klikaktifis
LOADING

Type to search

Politik

Tak Ada Capeknya, Massa MPD Aksi Tuntut WP KPK Di Bubarkan

mangkubumi 16/09/2019
Share

Klikaktifis.id – Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) kembali turun ke jalan. Untuk kesekian kalinya seolah tak ada capeknya MPD kembali menggeruduk gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan Jakarta, Senin petang (16/9/2019).

Ribuan masa aksi MPD yang tumpah ruah depan kantor KPK mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK usulan Presiden Jokowi, meminta Wadah Pegawai (WP) KPK di bubarkan karena sarat akan kepentingan politik dan meninggalkan tanggung jawab untuk memberantas korupsi, mendorong Jokowi memecat komisioner KPK yang meninggalkan tanggung jawab dengan menyerahkan mandat ke Presiden serta mendukung pimpinan KPK Masa Bhakti 2019-2023 yang telah terpilih di DPR RI untuk segera di lantik.

“Revisi UU KPK adalah langkah solutif untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia”, ujar Caca Putri Revolusi Juru Bicara Aksi MPD dari unsur Srikandi Milenial di Gedung KPK Jakarta, Senin (16/9/2019)

Menurut Caca Sapaan akrabnya, terkait permasalahan wadah pegawai KPK, MPD meminta pembubaran wadah pegawai KPK karena telah menyimpang dari tujuan pembentukannya yang diatur di dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK dan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja KPK. 

Ini terkait kewenangan menyampaikan aspirasi pegawai KPK kepada Pimpinan KPK. Namun, hal ini telah dilanggar oleh Wadah Pegawai KPK karena melempar aspirasi tersebut kepada publik sehingga publik menjadi terpecah-belah, dan Wadah Pegawai KPK terang-terangan melakukan kritik kepada Presiden RI dan DPR RI terkait rencana revisi Undang-Undang KPK.

“Ini merupakan aksi yang sangat tidak simpatik dan menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia”, tegas Caca.

Selain itu kata dia, upaya pengembalian mandat pimpinan KPK kepada Presiden RI sarat akan kepentingan politis karena tidak diatur di dalam UU tentang KPK. MPD mendesak agar pimpinan KPK yang telah mengembalikan mandat kepada Presiden RI untuk segera mengundurkan diri dan meninggalkan kelembagaan KPK. Hal ini juga berlaku bagi para pegawai KPK yang tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK.

“Ya Gentelman saja kalau sudah kembalikan mandat ya sudah mau tunggu apalagi mundur dong konsekwensinya sekaligus pegawai yang tak setuju revisi KPK juga segera mundur. KPK ini lembaga negara pelaksana UU, jangan bertindak seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam manejemennya pelaksanaannya. Lembaga negara kok membangkang Presiden sebagai kepala negara yang benar saja”, tegas Caca

MPD mendorong Presiden untuk melantik para pimpinan KPK 2019-2023 yang sudah terpilih di DPR agar para pimpinan KPK tersebut dapat dengan segera bekerja dengan baik dan fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Demikian Caca.

Seperti di ketahui, Masyarakat Penegak Demokrasi  (MPD) adalah gabungan dari berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa antara lain seperti Aliansi Pemuda Indonesia Untuk Demokrasi ( API DEMOKRASI, Gerakan Mahasiswa Peduli Anti Korupsi ( GEMPAR ), Jaringan Masyarakat Jayakarta ( JAM-JAYA ), Gerakan Masyarakat Reaksioner ( GEMAR ).

Selain itu ada Masyarakat Pemuda Cinta Indonesia ( MAT PECI ), Komando Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi ( KOMPAK ), Forum Masyarakat Demokrasi Indonesia ( FMDI ), Forum Silahturahmi Pemuda Indonesia ( FSPI ), Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi ( KAMPAK MERAH PUTIH ), Korps Pemuda Pemudi Indonesia ( KOPI INDONESIA ), Gerakan Muda Peduli KPK ( GMP-KPK ), Srikandi Milenial dan Angkatan Muda Revolusioner (AMR).

Hal senada di sampaikan oleh Yohana perwakilan orator dari Srikandi Milenial . Menurut Yohana, Srikandi Milenial merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan dukungan untuk revisi UU KPK untuk memperkuat keberadaan KPK sesuai perintah UU. 

” KPK di dukung oleh rakyat maka wajib hukumnya untuk terus melakukan perbaikan di internal KPK dari unsur-unsur kontra revolusi dari perlawanan terhadap korupsi. KPK sebagai pelaksana UU wajib hukumnya melaksanakan perintah UU tanpa ad unsur politik dalam penegakan hukum, tegas Yohana dari atas mobil Komando.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *