TPKR Laporkan Dugaan Mega Korupsi KPU & Minta KPK Tak Ciut | klikaktifis
LOADING

Type to search

Hukum

TPKR Laporkan Dugaan Mega Korupsi KPU & Minta KPK Tak Ciut

mangkubumi 21/06/2019
Share

Klikaktifis.id – Sejumlah orang yang menamakan dirinya Team Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

TPKR melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan anggaran pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). TPKR juga meminta KPK untuk tidak ciut menangani dugaan mega korupsi korupsi KPU ini. Dari TPKR nampak ikut hadir Andrianto Ketua bidang Investigasi dan Herman Tohari Koordinator investigasi dugaan korupsi KPU.

Andrianto saat di temui redaksi di KPK RI Jakarta Jumat (21/6) mengatakan, anggaran Pemilu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maka menggunakan dana belanja negara yang berasal dari pajak yang dipungut oleh negara dari rakyat, akuntabilitas penggunaan harus terang benderang dan dipertanggungjawabkan pembuktian penggunaan anggaran tersebut.

Bahwa KPU telah menerbitkan aturan teknis tentang penggunaan anggaran No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 termasuk didalamnya tata cara teknis pertanggungjawaban anggaran yang dapat dikonfrontir ke salah satu pihak pelaksana yaitu Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Apakah mereka pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani form pembiayaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan (SK) KPU tersebut”, sebut Andrianto.

Menurutnya, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) KPU dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) hanya ditemukan tidak lebih dari 3 Kabupaten/Kota yang melakukan tender pengadaan alat scanner, printer dan laptop untuk kepentingan kegiatan situng. Sementara jumlah kabupaten/kota di Indonesia ada 511 lalu bagaimana pengadaan untuk dikabupaten/kota lainnya

Secara akumulasi data pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemilu 2019 baik di LPSE.KPU dan LKPP besaran anggaran masih dikisaran angka sebesar Rp. 11 Triliun. Jika diawal pengajuan anggaran begitu ngotot harus dianggarkan bahkan untuk kebutuhan teknologi informasi (IT) khususnya ditambah sebesar Rp 35 Milyard, selebihnya anggaran dari Rp. 15 triliun tersebut dipergunakan untuk hal apa dan dilakukan tender pengadaannya dimana dan kapan?, beber Andrianto.

Dia menegaskan, secara kualitas dan kwantitas untuk kebutuhan IT baik di LPSE maupun di LKPP, berupa software maupun hardware nilainya masih dikisaran Rp. 15 Milyar. Sementara dipenghujung tahun 2018 KPU mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp. 35 Milyar, pembuktian penggunaan anggaran tersebut tendernya tidak dilakukan melalui LPSE.KPU atau LKPP.

“Pajak-pajak yang dipungut dari honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan KPPS serta biaya-biaya pengadaan untuk tempat pemungutan suara (TPS), pembuktian pembayarannya dilakukan oleh siapa? Dalam bentuk setoran pajak apa dan berjumlah berapa?”, tukas Andrianto.****

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *